Muktamar tersebut juga menghasilkan sikap tegas terhadap kebijakan kolonial. NU secara resmi menolak Ordonansi Perkawinan yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda karena dinilai bertentangan dengan syariat Islam.
Penolakan itu diperkuat oleh KH Abdul Wahab Hasbullah yang menilai aturan tersebut merugikan umat, terutama terkait pembatasan poligami serta penyempitan kewenangan peradilan agama yang sebelumnya juga mencakup urusan waris.
Suasana muktamar berlangsung dinamis. Diskusi terbuka yang digelar pada malam hari dipadati ribuan peserta dari berbagai daerah. Antusiasme masyarakat begitu tinggi hingga lokasi acara tidak mampu menampung seluruh hadirin.
