Ia menegaskan, keberhasilan SPIP terintegrasi bergantung pada kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pendampingan intensif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal harus jadi budaya kerja di setiap level pemerintahan, bukan hanya tugas Inspektorat,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Achmad Washil Miftahul Rachman menyebut SPIP sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan.
“Tata kelola yang baik tidak bisa lepas dari sistem pengendalian internal yang kuat. SPIP membantu mengurangi risiko penyimpangan,” jelasnya.
