Gus Yani menegaskan, pelaksanaan revitalisasi akan menggunakan sistem swakelola. Pemkab Gresik juga menggandeng aparat penegak hukum (APH) sebagai pendamping untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami minta pendampingan ke aparat penegak hukum, karena Pak Presiden sudah mewanti-wanti agar tidak ada anggaran pendidikan yang terindikasi korupsi. Ini tidak bisa ditawar. Semua harus bekerja profesional,” tegasnya.
Sebelum masuk tahap pembangunan, Dispendik Gresik telah melakukan pendataan sekolah berdasarkan aturan baru Presiden Prabowo, yakni melalui sistem pengajuan online di platform revit.kemendikdasmen.go.id. Seluruh usulan dari Gresik dinyatakan lolos verifikasi.
