Ia menekankan pentingnya validitas data warga miskin berdasarkan indikator objektif, termasuk kondisi fisik rumah dan pendapatan. Menurutnya, verifikasi terbuka dengan melibatkan warga penting untuk mencegah konflik sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Warga usia produktif yang mampu bekerja namun enggan berusaha dapat dicoret dari daftar penerima bantuan, sementara lansia di atas 60 tahun yang hidup sendiri harus mendapat perlindungan penuh.
Tak hanya aspek sosial, inovasi lingkungan juga menjadi perhatian. Program pemilahan sampah di RW 9 telah berjalan konsisten, dengan 20 persen hasil penjualan sampah dikembalikan kepada warga. Program ini dinilai sejalan dengan visi nasional dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
Ketua RW 9 Lemah Putro, Agung Diponegoro, mengatakan kunjungan wali kota menjadi motivasi besar bagi warga untuk terus memperkuat solidaritas. Selain dana sosial, warga juga mengembangkan budidaya lele dan Kas Kampung Madani untuk memperkuat ekonomi berbasis swadaya.
Eri berharap RW 9 Lemah Putro dapat menjadi model bagi wilayah lain di Surabaya. Ia menilai transparansi data, kekompakan warga, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan bersama dan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila di tingkat kampung. (ivan)
