Eri menegaskan, Pemkot Surabaya memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan fasilitas publik, termasuk terkait kebijakan biaya penggunaan tempat. Karena itu, menurutnya, akses terhadap ruang publik tidak boleh memberatkan komunitas seni dan budaya.
Ia juga menilai dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar, mulai dari membuka peluang kerja hingga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pahlawan.
Mantan Wakil Ketua Tim Transformasi Lembaga Kebudayaan Surabaya, Isa Ansori, menyambut baik pernyataan Wali Kota tersebut. Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya di Surabaya.
“Ruang publik seperti Balai Pemuda memang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya kreativitas dan ekspresi budaya arek-arek Suroboyo,” kata Isa.
