Jika KTT G20 tidak menghasilkan apa-apa, maka kerugian terbesar ada pada Indonesia, selaku penyelenggara ajang G20. Dari sisi reputasi, dunia akan menilai bahwa Indonesia kurang memberikan kontribusi solutif sehingga tidak ada hasil dari KTT G20 tersebut. Belum lagi kerugian dari sisi anggaran yang telah keluar untuk perhelatan G20. Namun rupanya, dari penutupan KTT G20 lahir Deklarasi Pemimpin G20 yang berjumlah 52 paragraf.
Salah satunya menyepakati agar perang di Ukraina dihentikan, karena telah melanggar batas wilayah dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat masa pandemi. Di deklarasi itu juga terbentuk operasionalisasi pemulihan ekonomi di bawah Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar US$ 81,7 miliar. Juga kesepakatan pinjaman lunak bagi Indonesia dari JETP sebesar US$ 20 miliar untuk urusan mekanisasi transisi energi.
"Deklarasi juga menyatakan bahwa 20 persen daratan dan 30 persen lautan akan sama-sama kita lindungi. Degradasi tanah juga akan dibatasi hingga 40 persen," ungkap Jokowi. Namun terlepas dari kesuksesan itu semua, Indonesia masih memiliki 'PR' besar. Yaitu merealisasikan tindaklanjut dari hasil KTT G20, baik yang dihasilkan dari kesepakatan high-level, Nota Kesepahaman (MoU) dan komitmen bersama KTT G20. (int)
