Berita

Jatim Bikin KPK Prihatin, Apa yang Terjadi?

Jatim Bikin KPK Prihatin, Apa yang Terjadi?
Gubernur Jatim bersama Wakil Ketua KPK, Ketua DPRD Jatim dan Sekda Prov Jatim berjalan memasuki tempat acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya

SURABAYA, PustakaJC.co - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK merasa prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penindakan kepala daerah. Kasus OTT ini menurutnya bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun di tengah jalan kepala daerahnya terkena OTT.


Menurutnya, sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebagian besar sudah melalui e-procurement, tapi kolusi masih bisa terjadi.


Selain itu, Penguatan APIP di banyak daerah menurutnya belum diberdayakan secara optimal, hanya sebatas keberadaanya saja namun kapasitas maupun jumlah auditornya tidak seimbang dengan beban tugas. Kepala daerah juga sering intervensi terhadap APIP dalam melakukan audit.

“Kami ingin perekrutan inspektur harus dilakukan dengan fit n proper test, sehingga inspektorat menjadi lembaga yang independen mengawal bapak ibu sampai akhir jabatan. Bila APIP dimaksimalkan maka potensi terjadinya korupsi bisa dikurangi secara maksimal,” katanya.

Ditambahkannya, dalam membangun sistem pengawasan yang harus diperkuat adalah komitmen pimpinan. Bila hal ini dilakukan maka pelaksanaan berjenjang hingga ke bawah lebih mudah.

“Kita ingin bapak ibu memiliki komitmen yang sama dengan kami, KPK. Kami ingin menjadi sahabat, bukan lembaga yang ditakuti. Karena beda bila kita mengikuti aturan karena takut bukan karena ingin ini bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Korwil 6 (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, mengapresiasi Pemprov Jatim khususnya kab/kota yang secara luar biasa melaksanakan kerjasama yang baik dengan KPK.

Menurutnya, berdasarkan penilaian MCP di Provinsi Jatim, hasilnya 10 teratas diraih Pemkab Lamongan, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Pemkab Situbondo, dan Pemkot Batu. Kemudian, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Malang, Pemkab Kediri, Pemkab Sampang dan Pemkab Blitar.


Sementara itu, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018/2019 di Provinsi Jatim, pada tahun 2018 lalu yang sudah melaporkan sebanyak 88,30 persen, sedangkan untuk pelaporan 2019 hingga saat ini baru 6,33 persen. Untuk itu, ia mendorong agar segera melaporkan LHKPN.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim membacakan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim yang diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang hadir. Usai pembacaan komitmen, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Bupati/Walikota se-Jatim yang disaksikan oleh Pimpinan KPK, Gubernur Jawa Timur, serta Ketua DPRD Prov. Jatim. Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jatim dan Sekdaprov Jatim. (hmsjatim/pstk01)

Baca Juga : Jelang Lebaran, Wagub Emil Optimalkan Vaksinasi Bagi Lansia
Bagikan :