Sejumlah prioritas nasional di tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelenggaraan pemilu.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan memperhatikan sisi pendapatan negara dalam membuat RAPBN 2023. Ia menyebutkan, windfall profit tax yang berasal dari komoditas sangat tinggi yang terjadi di tahun 2022 ini mungkin tidak akan berulang di tahun mendatang.
“Kita memproyeksikan dari sisi pajak, kita mendapatkan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai, kita mendapatkan bea keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022, terutama untuk komoditas yang bayar bea keluar seperti CPO,” ucap Menkeu.
