Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI ini secara khusus untuk membahas isu-isu Pilkada di Jawa Timur. Ia menyebut, isu yang ada saat ini yakni dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada hingga Netralitas ASN.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menegaskan bahwa dukungan anggaran Pilkada dengan Pilpres 2024 berbeda. Jika Pileg dan Pilpres menggunakan dana yang berasal dari APBN, sementara untuk Pemilukada menggunakan anggaran atau dana berasal dari APBD.
Guna mendukung kelancaran Pilkada, Mendagri menyampaikan, Satpol PP dan Linmas berkontribusi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, kesiapan dan pelaksanaan di tiap daerah.
