Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang terjadi di Trenggalek mencapai sekitar Rp48 miliar, meskipun nilai yang diajukan untuk efisiensi sebenarnya lebih besar, yakni Rp54 miliar. Namun, kekurangan tersebut ditutupi dengan pinjaman dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sumber pembiayaan lainnya.
Fraksi-fraksi juga mempertanyakan soal strategi peningkatan pendapatan daerah, serta update pengangkatan PPPK tahun ini yang masih dinantikan oleh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, yang hadir mewakili Bupati Mochamad Nur Arifin, menyampaikan bahwa tanggapan dari pihak eksekutif akan disampaikan dalam agenda lanjutan pada 30 Juli 2025.
