Menurutnya, pilihan menjadi penyeimbang adalah langkah strategis dalam sistem presidensial yang berlaku di Indonesia, yang tidak mengenal konsep oposisi maupun koalisi secara formal seperti sistem parlementer.
“Presiden kita adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi tidak ada istilah oposisi. Kami ini di luar pemerintahan tapi tetap bertanggung jawab secara moral untuk memastikan rakyat mendapatkan kebijakan yang adil,” jelas Untari.
Ia menegaskan, sikap ini akan diterapkan dalam fungsi pengawasan dan legislasi DPRD Jawa Timur. Program-program yang berpihak kepada rakyat, seperti bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat kurang mampu, akan terus didukung.
