Ia menambahkan, penambahan anggaran diarahkan untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC), memperluas kepesertaan layanan, serta memperkuat sarana, obat, teknologi kesehatan, dan tenaga medis. Pemprov juga menargetkan hambatan finansial masyarakat dalam mengakses layanan bisa ditekan, khususnya bagi kelompok rentan di daerah sulit terjangkau.
“Harapannya angka kematian ibu dan bayi baru lahir bisa ditekan,” jelas Khofifah.
Rincian Anggaran Kesehatan Jatim 2025:
- Dinas Kesehatan: Rp1,91 triliun
- RSUD dr. Soetomo: Rp1,63 triliun
- RSUD dr. Saiful Anwar: Rp1,01 triliun
- RSUD dr. Soedono Madiun: Rp335,84 miliar
- RSUD Haji Jatim: Rp334,89 miliar
- RS Jiwa Menur: Rp154,89 miliar
- RSUD Karsa Husada Batu: Rp176,51 miliar
- RS Paru Jember: Rp190,27 miliar
- RSUD Dungus: Rp57,96 miliar
- RSUD Daha Husada: Rp40,34 miliar
- RSUD Sumberglagah: Rp84,54 miliar
- RS Mata Masyarakat Jatim: Rp100,56 miliar
- RSUD Husada Prima: Rp78,1 miliar
- RSUD Mohammad Noer Pamekasan: Rp264,34 miliar
- RS Paru Manguharjo Jatim: Rp16,04 miliar
- UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati: Rp45,35 miliar.
Dengan penambahan anggaran ini, Pemprov Jatim optimistis dapat mempercepat pencapaian Universal Health Coverage, meningkatkan mutu layanan rumah sakit, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (ivan)
