Lebih lanjut, Said menyebut setelah pengelolaan konsorsium BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, maka tanggung jawab restrukturisasi utang pun beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses di KCIC, termasuk kewajiban dan utangnya,” jelasnya.
Meski demikian, legislator asal Madura itu memastikan bahwa kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menanggung jika keputusan Presiden mengarah pada pembiayaan melalui APBN.
“Secara fiskal kita masih kuat, dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaannya harus tetap diarahkan untuk sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
