Menurutnya, fokus utama dalam program percontohan ini adalah sinkronisasi dan validasi data lintas instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Integrasi tersebut dinilai krusial untuk menjamin perlindungan sosial berbasis data yang akurat.
“Selama ini persoalan terbesar bansos adalah data yang tidak sinkron. Dengan integrasi data kependudukan dan statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Ning Ita juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, mulai dari kesiapan perangkat daerah hingga peningkatan literasi digital masyarakat.
“Sebagai daerah pilot project, Kota Mojokerto siap menjadi contoh pelaksanaan digitalisasi bansos yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui uji coba ini, pemerintah berharap model digitalisasi bansos yang diterapkan di daerah percontohan dapat direplikasi secara nasional, sehingga efektivitas dan keadilan perlindungan sosial di Indonesia semakin meningkat. (ivan)
