Ia menegaskan, mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan melalui pemahaman yang baik terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran daerah. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat memberikan kritik, masukan, maupun solusi yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik.
Lebih lanjut, Eddy menilai organisasi kemahasiswaan seperti HMI memiliki peran strategis dalam mencetak kader bangsa yang tidak hanya memahami nilai keislaman dan kebangsaan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, industri, dan perdagangan nasional, Jawa Timur membutuhkan partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal pembangunan agar berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Regional HMI Jawa Timur, Zulkarnain Jamil, mengatakan Sekolah Anggaran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara maupun daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, berbagai isu ekonomi yang berkembang saat ini membuat pemahaman terhadap mekanisme anggaran menjadi semakin penting agar mahasiswa mampu melihat persoalan secara objektif dan berbasis data.
“Harapannya, teman-teman mahasiswa bisa lebih melek terhadap anggaran, khususnya APBD, sehingga mampu memahami berbagai persoalan publik yang berkembang saat ini,” ujarnya.
