Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum merealisasikan pembangunan sekolah negeri. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan layanan pendidikan agar kehadiran sekolah negeri tidak berdampak negatif terhadap sekolah swasta yang selama ini ikut berperan menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, kesiapan lahan juga harus dipastikan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Menurutnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu dihitung secara matang agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
“Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro,” tegasnya.
Jairi menjelaskan, kebutuhan pemerataan sekolah negeri tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat, masih terdapat sejumlah kecamatan di Jawa Timur yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK Negeri sehingga akses pendidikan menengah bagi masyarakat belum sepenuhnya merata.
