Menurut Khofifah, Pemprov Jatim masih membutuhkan kejelasan mengenai sumber pendanaan dan tata cara penganggaran sebelum mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPG.
Pemprov Jatim sebelumnya telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur terkait persoalan tersebut.
Dari hasil konsultasi, Pemprov Jatim diminta kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pembayaran TPG.
Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan pendanaan TPG melalui Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.
Selain itu, Pemprov Jatim juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan pembayaran TPG menggunakan APBD yang bersumber dari non-TKD earmark.
Khofifah menegaskan kepastian mengenai aturan tersebut penting agar penganggaran TPG dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga senantiasa memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik,” katanya.
