Komisi B juga mengingatkan Pemprov Jatim untuk memperbaiki serapan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah disediakan dapat segera direalisasikan dan tidak kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang besar.
Menurut Ony, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar program pemerintah dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Belanja pemerintah juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
Dalam pembahasan P-APBD 2026, Komisi B mengusulkan sejumlah tambahan anggaran untuk sektor-sektor yang menjadi mitranya.
Usulan tersebut antara lain tambahan Rp30,1 miliar untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Rp25 miliar untuk sektor peternakan, Rp14 miliar bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Rp13,5 miliar untuk Dinas Kehutanan.
Tambahan anggaran juga diusulkan untuk sektor industri dan perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, serta perkebunan.
