Secara terperinci, Kapolri menjelaskan bahwa pada tahun 2025 tercatat sebanyak 144 perkara yang masuk, sementara pada periode Januari hingga Oktober 2026 jumlahnya meningkat menjadi 251 perkara.
Sebagai langkah konkret respons cepat terhadap isu tersebut, Polri telah mengoperasikan Desk Ketenagakerjaan sejak 20 Januari 2025. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang memfasilitasi konsultasi, penampungan pengaduan, hingga penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan.
Suyudi menegaskan, penanganan perkara industri membutuhkan kecermatan tinggi mengingat dampaknya yang bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak dasar pekerja serta kelangsungan hidup keluarga mereka.
[halaman[
Selain fokus pada penindakan hukum, Desk Ketenagakerjaan juga mengedepankan fungsi mediasi. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri mengklaim telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja, serta membantu pemenuhan hak-hak pekerja dengan total nominal mencapai Rp70,28 miliar.
Untuk memperluas jangkauan akses keadilan bagi buruh di daerah, Polri meresmikan perluasan operasional Desk Ketenagakerjaan secara serentak di 14 Kepolisian Daerah (Polda) dan 35 Kepolisian Resor (Polres).
"Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pengaduan di daerah serta memastikan persoalan ketenagakerjaan ditangani secara profesional dan berkeadilan," ujar Suyudi.
