Guntur menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, TPG merupakan alokasi pemerintah pusat melalui APBN. Karena itu, tunjangan tersebut tidak dapat dianggarkan secara langsung melalui APBD lantaran belum tersedia menu penganggarannya dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sebagai alternatif, Pemprov Jatim akan mengadopsi skema yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru.
Skema tersebut dirancang untuk memberikan tambahan penghasilan selama 14 bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kebijakan TPG dari pusat hanya meng-cover 12 bulan. Untuk mengganti gaji ke-13 dan ke-14 TPG, kita gunakan skema TPP selama 14 bulan. Pemprov tetap memberikan perhatian, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tuturnya.
Guntur menambahkan, skema pemberian TPP tersebut direncanakan melalui penataan ulang alokasi belanja yang telah berjalan. Kebijakan itu tidak menggunakan dana dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
