Berdasarkan catatan Kanwil DJPb Jawa Timur, anggaran penanganan karhutla mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, alokasinya mencapai Rp 79,17 miliar, kemudian turun menjadi Rp 63,91 miliar pada 2022.
Pada 2023, anggaran tersebut sedikit meningkat menjadi Rp 64,03 miliar. Selanjutnya, pada 2024 mencapai Rp 67,77 miliar sebelum kembali turun menjadi Rp 48,46 miliar pada 2025.
Peningkatan anggaran pada 2026 juga terlihat di sejumlah kawasan konservasi. Alokasi untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meningkat hingga 299 persen secara tahunan.
Kenaikan juga terjadi di Balai Taman Nasional Baluran sebesar 214 persen dan Balai Taman Nasional Meru Betiri sebesar 175 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Saiful menjelaskan, total anggaran Rp 91,57 miliar tersebut didistribusikan ke sejumlah pos utama. Di antaranya untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Sampean sebesar Rp 18,47 miliar, Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Rp 16,34 miliar, serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rp 12,92 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII Surabaya sebesar Rp 11,44 miliar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta sejumlah taman nasional lainnya.
