Blegur menjelaskan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya, persoalan genangan tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman. Sejumlah kampung relatif tidak mengalami banjir, tetapi jalan-jalan utama di sekitarnya masih kerap tergenang.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada kawasan permukiman, tetapi juga mencakup akses jalan yang menjadi aktivitas masyarakat.
Ia menyatakan akan meneruskan berbagai aspirasi tersebut kepada Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi antarpemerintah dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” kata politikus Fraksi Golkar DPRD Jatim tersebut.