Parlemen

Tuai Perhatian Masyarakat, DPRD Jatim Tola PPN Sembako

Tuai Perhatian Masyarakat, DPRD Jatim Tola PPN Sembako
Ilustrasi Sembako

SURABAYA, PustakaJC.co - Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok termasuk beras, jagung dan sayuran menuai reaksi masyarakat di Indonesia.

Pengenaan PPN ini masih dalam rancangan undang-undang dan seorang staf ahli menteri keuangan mengatakan langkah ini penting untuk mendongkrak penerimaan pajak negara.

Belum ada kepastian kapan aturan ini akan diterapkan.

Para peneliti mengatakan pengenaan PPN akan mengusik rasa keadilan karena mempengaruhi daya beli masyarakat sementara sebelumnya pemerintah justru melakukan relaksasi pajak pada penjualan mobil baru.

Dikutip dari laman Kominfo, Selasa (15/06/2021), Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dengan tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas sembako dan pendidikan. Rencana tersebut sebelumnya telah tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga : Rapat Paripurna DPR RI, Utamakan Lima Prioritas Kebijakan Fiskal
Bagikan :