Selain pengendalian inflasi, Pemprov Jatim juga mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan dan sektor usaha. Upaya tersebut mencakup penyederhanaan proses bisnis pemerintahan, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan pembayaran pajak daerah secara digital.
Khofifah turut meminta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah melalui katalog elektronik atau e-Katalog.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor akses keuangan, Pemprov Jatim mengoptimalkan sejumlah program pembiayaan produktif, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).
Ketiga program tersebut telah menjangkau lebih dari 109 ribu UMKM dengan akumulasi penyaluran kredit sekitar Rp4,59 triliun.
Khofifah berharap berbagai skema pembiayaan tersebut mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
“Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat,” ungkapnya.