Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah turut mempertimbangkan indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.
Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan penetapan UMP sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur meningkat menjadi 72,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio pada 2026 yang tercatat sebesar 65,38 persen.
Khofifah mengatakan, kenaikan UMP diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya,” ujarnya.