Selain itu, munculnya satu data bernama INA GovTech memangkas anggaran yang bernilai ekonomis. Dari sisi ekonomi, Jokowi mengatakan, negara mengeluarkan uang senilai Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi atau platform baru.
"Satu kementerian ada lebih 500 aplikasi. Kemenkes saja ada 400 aplikasi. Bayangkan jumlah yang banyak. Belum kalau ganti pimpinan, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu tidak boleh diteruskan lagi," tegas Presiden Jokowi."Semua aplikasi berdiri sendiri. Install dan isi data lagi. Ribet. Ini yang kita stop," tandasnya (pstk01)
