Menurut Khofifah, alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib yang belum tercukupi dalam APBD murni, seperti belanja pegawai dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Kita akan penuhi belanja wajib yang di APBD murni belum terpenuhi. Seperti belanja pegawai dan BPOPP yang belum tercukupi maka akan disesuaikan,” jelas Khofifah.
Selain itu, rancangan P-APBD 2025 juga memperkuat program prioritas nasional dan daerah sebagaimana amanat Inpres No 1 Tahun 2022. Program tersebut mencakup ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Akan ada penebalan terhadap berbagai program prioritas nasional maupun daerah,” tambah Gubernur Jatim itu.
