Presiden Prabowo menyebut nilai aset yang disita mencapai Rp6–7 triliun, belum termasuk tanah jarang (monasit) yang nilainya diperkirakan jauh lebih tinggi. Ia menegaskan, total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah telah mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kita berhentikan kebocoran kekayaan negara yang sudah mencapai 300 triliun rupiah dari enam perusahaan ini,” tegas Presiden.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menegakkan hukum, sekaligus memastikan sumber daya nasional dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. (ivan)
