Selain Sampang, lanjut Abdul Halim di Kab Bangkalan juga tengah berproses realisasi pembagian PI nya dengan pihak West Madura Offshore. "Sekarang masih tahap proses menghitung perangkaan. Ini tahapan yang terpenting namun masih tiga tahapan lagi yang harus dilalui sebelum bisa dilakukan penandatanganan realisasi PI," jelasnya.
Pelaksana PI itu sendiri, kata Abdul Halim adalah perusahaan BUMD milik Pemprov dan BUMD milik Kabupaten Bangkalan (penghasil) yang sudah menjalin kerjasama (konsorsium). Pembagiannya 51 persen untuk BUMD Provinsi dan 49 persen untuk BUMD Kabupaten Bangkalan.
Provinsi, mendapat bagian lebih besar karena memiliki kewenangan atas wilayah perairan dari nol hinga 12 mil. Jadi kabupaten/kota itu sebenarnya sudah tidak memiliki kewenangan atas kawasan perairan. "Tapi dengan adanya Permen ESDM yang mengatur soal pembagian PI sehingga daerah penghasil Migas masih bisa mendapatkan bagian," pungkas ketua Komisi C DPRD Jatim ini.
