Puguh menyebut, kedatangan para ulama sebagai bentuk antisipasi tetap ia apresiasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi soal vaksinasi agar tidak menimbulkan keresahan.
“Kebijakan vaksin harus disampaikan secara transparan. Kalau tidak dijelaskan secara utuh, bisa menimbulkan keresahan sosial,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS .
Jawa Timur, sebagai provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia, menurutnya membutuhkan informasi yang lengkap agar masyarakat tidak terpengaruh isu simpang siur soal vaksin.
DPRD Jatim berkomitmen meneruskan aspirasi ulama ke tingkat pusat dan mengawasi kebijakan vaksinasi agar berjalan aman, transparan, dan sesuai prinsip etika. Masyarakat diharapkan mendapatkan informasi jelas untuk mendukung program vaksinasi yang sehat dan terpercaya. (ivan)
