SURABAYA, PustakaJC.co - Puluhan habaib dan ulama Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan penolakan terhadap uji coba vaksin TBC yang rencananya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur. Aspirasi ini diterima langsung oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas, M.M.
Para ulama membawa surat pernyataan sikap yang menolak uji coba vaksin tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan etis dari lembaga resmi. Surat tersebut ditandatangani lima tokoh ulama terkemuka, antara lain KH. Ali Karrar Shinhaji dan KH. Yahya Hamiduddin. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (3/6/205).
“Mereka telah melakukan kajian dan diskusi panjang di pesantren, masjid, dan musholla, bahkan mengundang ahli termasuk mantan Menteri Kesehatan,” ujar Puguh.
Dalam surat itu, para ulama mendesak pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menolak uji coba vaksin asing yang belum dievaluasi secara ilmiah dan independen di dalam negeri. Mereka juga meminta perlindungan terhadap potensi eksploitasi atas nama kerja sama internasional dan transparansi penuh kepada publik.
Beberapa ulama bahkan menyoroti keterlibatan Bill Gates dalam proyek vaksin yang mereka khawatirkan berpotensi mengarah pada agenda depopulasi masyarakat.
“Setelah saya komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim, sampai saat ini tidak ada uji coba vaksin TBC di Jatim. Uji coba hanya dilakukan di RS Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, tidak melibatkan masyarakat Jatim,” ujarnya.
Puguh menyebut, kedatangan para ulama sebagai bentuk antisipasi tetap ia apresiasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi soal vaksinasi agar tidak menimbulkan keresahan.
“Kebijakan vaksin harus disampaikan secara transparan. Kalau tidak dijelaskan secara utuh, bisa menimbulkan keresahan sosial,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS .
Jawa Timur, sebagai provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia, menurutnya membutuhkan informasi yang lengkap agar masyarakat tidak terpengaruh isu simpang siur soal vaksin.
DPRD Jatim berkomitmen meneruskan aspirasi ulama ke tingkat pusat dan mengawasi kebijakan vaksinasi agar berjalan aman, transparan, dan sesuai prinsip etika. Masyarakat diharapkan mendapatkan informasi jelas untuk mendukung program vaksinasi yang sehat dan terpercaya. (ivan)
