Pesan tersebut menjadi bagian dari perhatian para kiai sepuh agar Muktamar ke-35 NU tetap berlangsung dengan mengedepankan nilai keulamaan, akhlakul karimah, serta kepentingan jam’iyyah.
Dalam pertemuan itu, para kiai sepuh menghasilkan tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto.
Poin pertama menegaskan bahwa NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi adab, akhlakul karimah, dan khittah Nahdliyyah. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga keluhuran misi, marwah, serta kehormatan jam’iyyah.
Muktamar juga diminta dijauhkan dari tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
Para kiai sepuh selanjutnya mengingatkan bahwa muktamar merupakan forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amanah jam’iyyah. Proses tersebut harus dijalankan dengan akal sehat, hati yang jernih, serta akhlak yang mulia.
Muktamirin diminta memilih pemimpin terbaik dengan mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, memperkuat persatuan, dan menghindari pertikaian.
Perhatian juga diberikan terhadap proses penentuan AHWA. Para kiai sepuh meminta agar kedudukan AHWA sebagai bagian dari maqam keulamaan tetap dihormati dan dijaga martabatnya.
Proses penentuan AHWA diharapkan terbebas dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang dapat mencederai kemuliaan para ulama.
Para muktamirin juga ditegaskan sebagai pemegang kedaulatan dalam muktamar. Hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
Karena itu, tidak boleh ada pengondisian, tekanan, manipulasi, maupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menjalankan haknya.
