JAKARTA, PustakaJC.co – Sebanyak 15 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia telah memiliki Pusat Studi atau Pusat Kajian Pesantren. Kementerian Agama (Kemenag) kini menyiapkan langkah lanjutan melalui fasilitasi pembentukan Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren pada 2027.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, keberadaan pusat kajian pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat riset dan pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Dilansir dari kemenag.go.id, Selasa, (17/11/2026).
Menurutnya, perguruan tinggi perlu terlibat lebih jauh dalam menggali potensi pesantren, memetakan tantangan, serta mendokumentasikan kontribusinya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.
“Keberadaan pusat kajian ini sangat penting untuk memperkuat tradisi riset dan pengembangan keilmuan pesantren. Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Basnang di Jakarta, Minggu, (15/11/2026).
Lima belas PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian kepesantrenan tersebut terdiri atas 14 Universitas Islam Negeri (UIN) dan satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Perguruan tinggi tersebut meliputi UIN Sunan Kudus, UIN Kediri, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Madura, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember, serta IAIN Langsa.
Sejumlah kampus telah mengembangkan pusat kajian dengan fokus dan nomenklatur masing-masing. UIN Raden Mas Said Surakarta, misalnya, memiliki Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara.
Sementara itu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengembangkan Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen yang pendiriannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026. Adapun UIN Walisongo Semarang memiliki Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).
Basnang menjelaskan, penguatan pusat kajian pesantren menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren pada 2027. Program tersebut akan berjalan beriringan dengan fasilitasi pembentukan Prodi Manajemen Pesantren di lingkungan PTKIN.
“Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN,” jelasnya.
Dia menilai, pesantren memiliki potensi yang tidak terbatas pada bidang pendidikan dan dakwah. Lembaga pendidikan Islam tersebut juga berkontribusi dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Potensi tersebut dinilai perlu digali dan didokumentasikan melalui penelitian akademik. Dengan demikian, hasil kajian dapat menjadi dasar pengembangan program sekaligus referensi dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait pesantren.
Kemenag berharap pusat kajian di setiap PTKIN mampu menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, pemerintah, maupun pengelola pesantren.
“Pesantren memiliki kekayaan pengalaman dan praktik baik yang perlu didokumentasikan serta dikembangkan melalui penelitian. Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik,” pungkas Basnang. (ivan)