Namun besarnya aset dan tingginya pendapatan daerah tidak boleh hanya menjadi angka yang membanggakan dalam laporan keuangan. Nilai sesungguhnya dari kekuatan fiskal terletak pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Apakah aset yang mencapai Rp54 triliun itu mampu mempercepat pembangunan wilayah selatan Jawa Timur yang masih tertinggal? Apakah mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran? Apakah mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan hingga pelosok desa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak merasakan aset dalam bentuk angka. Masyarakat merasakan hasilnya melalui jalan yang lebih baik, sekolah yang berkualitas, rumah sakit yang mudah diakses, lapangan kerja yang tersedia, serta peningkatan kesejahteraan yang nyata.
Di sisi lain, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Jatim menjadi sinyal positif bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi rakyat.
Pada akhirnya, aset Rp54,11 triliun bukan sekadar simbol kekayaan daerah. Ia adalah amanah pembangunan yang harus terus dikonversi menjadi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya tercermin dalam tebalnya neraca keuangan, tetapi sejauh mana kekuatan fiskal tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga Jawa Timur.
(int)
