Hal ini sangat penting terutama di wilayah pedesaan, di mana akses informasi dan infrastruktur keuangan kerap terbatas.
Friderica menegaskan bahwa OJK akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan, termasuk dengan pendekatan syariah dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita ingin tidak hanya menciptakan masyarakat yang tahu tentang keuangan, tapi juga berdaya secara ekonomi,” jelasnya.
Hasil SNLIK 2025 menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan nasional jangka panjang. Data ini digunakan untuk memperkuat implementasi Peta Jalan Literasi dan Inklusi Keuangan 2023–2027, serta menjadi acuan dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif secara ekonomi, dengan akses ke layanan keuangan yang merata dan berkelanjutan, dari kota hingga desa.
