Rencana ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kini dibahas bersama DPRD Jatim. Kebijakan bakal berlaku uji coba selama satu tahun, lalu dievaluasi dampaknya terhadap perekonomian dan penerimaan daerah.
Pelaku UMKM menyambut baik gagasan ini. “Kalau pajak dihapus, modal bisa dipakai untuk pengembangan usaha, bukan habis buat pajak,” ujar Sri Rahayu, pemilik warung makan di Malang.
Meski begitu, DPRD mengingatkan agar Pemprov menyiapkan skema kompensasi atas potensi berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan mekanisme pengawasan agar kebijakan tepat sasaran.(int)
