Meski begitu, GMNI Jombang menyoroti masih adanya kendala dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah, seperti masalah pendataan, distribusi, hingga potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kebijakan baik dari pusat tidak boleh kehilangan makna saat diterapkan di daerah,” tegasnya.
GMNI juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan keberpihakan terhadap petani, nelayan, serta buruh.
“Pertumbuhan tanpa keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang ketimpangan,” katanya.
