GRESIK, PustakaJC.co– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik mengerahkan sebanyak 1.095 petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Gresik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh desain metodologi maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan.
“Keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh desain metodologi maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan,” ujarnya saat pelepasan petugas sensus di Gresik, Minggu (14/6).
Para petugas nantinya akan melakukan pendataan secara langsung atau door to door terhadap berbagai jenis usaha di wilayah tugas masing-masing dengan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan.
Indriya meminta seluruh petugas menerapkan materi yang telah diperoleh selama pelatihan guna memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada dedikasi dan profesionalisme petugas di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data dasar mengenai profil dan karakteristik usaha di Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman secara simbolis melepas 1.095 petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan memasangkan rompi sensus kepada perwakilan petugas sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, serta persebaran usaha nonpertanian di Indonesia.
Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perencanaan ekonomi nasional maupun daerah dalam jangka menengah dan panjang. (nov)
