Ia menambahkan, kejelasan data pertumbuhan ekonomi sangat dinantikan oleh kelompok buruh maupun pemerintah daerah karena berdampak langsung pada penetapan UMK. Untuk itu, ia mendesak BPS memaparkan transparansi data dan metodologi penghitungan yang digunakan.
Gus Yani turut mengusulkan pembentukan tim kajian bersama yang melibatkan pemerintah daerah, OPD teknis, serta perwakilan serikat pekerja. Tim ini nantinya bertugas memverifikasi indikator ekonomi per sektor—seperti data pertanian bersama dinas terkait hingga data ketenagakerjaan bersama Disnaker.
"Buruh menunggu, saya juga menunggu. Kita ingin data yang fair dan dasar perhitungannya jelas karena ini menyangkut nasib banyak orang. Kalau perlu, ayo turun langsung bersama-sama," pungkasnya. (ivan)
