GRESIK, PustakaJC.co - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik melakukan verifikasi langsung ke lapangan dalam menghitung indikator ekonomi daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keakuratan data yang akan dijadikan acuan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Gus Yani saat memimpin audiensi penanganan potensi konflik sosial bersama DPC serikat pekerja dan serikat buruh se-Kabupaten Gresik, Kamis, (8/10/2026). Dalam pertemuan yang turut dihadiri jajaran Disnaker dan BPS tersebut, ia mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Gresik yang tercatat berada di kisaran 4 persen. Dilansir dari gresiksatu.com, Sabtu, (10/10/2026).
Gus Yani meminta BPS tidak hanya mengandalkan data sekunder atau kliping pemberitaan dalam menyusun laporan statistik. Menurutnya, BPS harus memvalidasi kondisi riil seluruh sektor ekonomi yang ada di Kota Pudak.
"BPS jangan malas turun ke bawah. Kalau menghitung kerugian atau pertumbuhan ekonomi, jangan hanya dari kliping. Harus turun langsung dan mengecek betul kondisi di lapangan," tegas Gus Yani.
Ia juga menanggapi penjelasan BPS mengenai perlambatan ekonomi yang dikaitkan dengan penurunan kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas). Gus Yani menilai, penurunan di satu sektor seharusnya dikaji secara berimbang dengan melacak potensi dari sektor-sektor produktif lainnya.
Gus Yani menyoroti masuknya investasi baru di Gresik, seperti beroperasinya industri kimia, kenaikan nilai investasi daerah, serta efisiensi perizinan usaha yang makin cepat.
"Kalau sektor migas turun, apakah sektor lain tidak memberikan dampak? Kita punya industri kimia baru yang beroperasi, investasi meningkat, dan perizinan dipercepat. Masa pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 4 persen? Ini yang harus diperiksa," ujarnya.
Ia menambahkan, kejelasan data pertumbuhan ekonomi sangat dinantikan oleh kelompok buruh maupun pemerintah daerah karena berdampak langsung pada penetapan UMK. Untuk itu, ia mendesak BPS memaparkan transparansi data dan metodologi penghitungan yang digunakan.
Gus Yani turut mengusulkan pembentukan tim kajian bersama yang melibatkan pemerintah daerah, OPD teknis, serta perwakilan serikat pekerja. Tim ini nantinya bertugas memverifikasi indikator ekonomi per sektor—seperti data pertanian bersama dinas terkait hingga data ketenagakerjaan bersama Disnaker.
"Buruh menunggu, saya juga menunggu. Kita ingin data yang fair dan dasar perhitungannya jelas karena ini menyangkut nasib banyak orang. Kalau perlu, ayo turun langsung bersama-sama," pungkasnya. (ivan)
