Ranperda Ketenagakerjaan Tidak Dilanjutkan sebagai Perda Baru
Di sisi lain, terdapat satu Ranperda inisiatif yang tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan perda baru. Rancangan tersebut berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja yang sebelumnya diusulkan Komisi IV.
Khoirul Huda menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil harmonisasi Kementerian Hukum. Kabupaten Gresik diketahui telah memiliki dua regulasi terkait ketenagakerjaan, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pemerintah daerah disarankan melakukan penataan serta penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku.
Dengan demikian, substansi mengenai pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam regulasi yang sudah ada.
Langkah tersebut dinilai dapat menghindari fragmentasi pengaturan sekaligus memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik.
Penetapan empat Ranperda inisiatif ini menjadi bagian dari upaya DPRD Gresik dalam memperkuat landasan regulasi daerah, mulai dari pembangunan perdesaan, pembinaan olahraga, perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran, hingga penguatan wawasan kebangsaan. (ivan)