DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif, Sasar Pembangunan Desa hingga Pencegahan Kebakaran

gresik | 20 November 2026 18:54

DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif, Sasar Pembangunan Desa hingga Pencegahan Kebakaran
Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda saat membacakan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Gresik. (dok gresiksatu)

GRESIK, PustakaJC.co – DPRD Kabupaten Gresik menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif untuk masuk dalam proses pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Empat rancangan regulasi tersebut mencakup pengembangan kawasan perdesaan, penyelenggaraan olahraga, pencegahan kebakaran, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

 

Penetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Kamis, (19/11/2026).

 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda, mengatakan keempat Ranperda telah melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Dilansir dari gresiksatu.com, Jumat, (20/11/2026).

 

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan substansi setiap rancangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, serta sinkronisasi antarpasal.

 

Menurut Huda, tahapan harmonisasi juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih aturan maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

 

Adapun empat Ranperda inisiatif tersebut berasal dari usulan tiga komisi DPRD Gresik dan Bapemperda.

 

 

Pengembangan Kawasan Perdesaan

 

Ranperda pertama mengenai Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan usulan Komisi I. Regulasi ini diarahkan untuk mendorong pembangunan antardesa secara terpadu, mengoptimalkan potensi kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Penyusunan Ranperda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

 

Melalui regulasi ini, pengembangan wilayah perdesaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan.

 

 

Penguatan Penyelenggaraan Olahraga

 

Ranperda kedua tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan usulan Komisi II. Rancangan aturan ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola olahraga di Kabupaten Gresik.

 

Pengaturannya mencakup pembinaan hingga pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara berkelanjutan. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

 

Selanjutnya, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menjadi usulan Komisi III.

 

Regulasi ini menitikberatkan pada penguatan pelayanan pemadam kebakaran sebagai salah satu urusan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah.

 

Sejumlah substansi yang menjadi perhatian meliputi percepatan waktu respons pemadaman, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan relawan, serta integrasi standar proteksi kebakaran nasional.

 

Selain itu, rancangan regulasi tersebut juga memuat penguatan digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesiapsiagaan serta efektivitas penanganan kebakaran di Kabupaten Gresik.

 

 

Penguatan Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Ranperda keempat merupakan usulan Bapemperda, yakni tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

 

Rancangan regulasi ini disiapkan sebagai pedoman sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

 

Dengan adanya aturan tersebut, penguatan nilai kebangsaan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah melalui kebijakan pemerintah daerah.

 

 

Ranperda Ketenagakerjaan Tidak Dilanjutkan sebagai Perda Baru

 

Di sisi lain, terdapat satu Ranperda inisiatif yang tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan perda baru. Rancangan tersebut berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja yang sebelumnya diusulkan Komisi IV.

 

Khoirul Huda menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil harmonisasi Kementerian Hukum. Kabupaten Gresik diketahui telah memiliki dua regulasi terkait ketenagakerjaan, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

 

Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pemerintah daerah disarankan melakukan penataan serta penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku.

 

Dengan demikian, substansi mengenai pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam regulasi yang sudah ada.

 

Langkah tersebut dinilai dapat menghindari fragmentasi pengaturan sekaligus memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik.

 

Penetapan empat Ranperda inisiatif ini menjadi bagian dari upaya DPRD Gresik dalam memperkuat landasan regulasi daerah, mulai dari pembangunan perdesaan, pembinaan olahraga, perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran, hingga penguatan wawasan kebangsaan. (ivan)