GRESIK, PustakaJC.co – DPRD Kabupaten Gresik menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif untuk masuk dalam proses pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Empat rancangan regulasi tersebut mencakup pengembangan kawasan perdesaan, penyelenggaraan keolahragaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.
Penetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Kamis, (19/11/2026). Keempat Ranperda itu merupakan usulan dari sejumlah komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik. Dilansir dari gresiksatu.com, Sabtu, (21/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, amengatakan seluruh rancangan regulasi telah melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Proses tersebut dilakukan untuk menyempurnakan substansi serta memastikan materi muatan setiap Ranperda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tahapan tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ranperda pertama tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan usulan Komisi I. Regulasi ini diarahkan untuk mendorong pembangunan antardesa secara terpadu, mengoptimalkan potensi kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan usulan Komisi II. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola olahraga di Kabupaten Gresik, mulai dari pembinaan hingga pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara berkelanjutan. Rancangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Ranperda ketiga mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran merupakan usulan Komisi III. Pengaturannya menitikberatkan pada penguatan pelayanan pemadam kebakaran sebagai bagian dari urusan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi percepatan waktu respons pemadaman, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan relawan, integrasi standar proteksi kebakaran nasional, hingga digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko kebakaran.
Sementara itu, Ranperda keempat merupakan usulan Bapemperda, yakni tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Regulasi ini disiapkan sebagai pedoman sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Gresik tidak melanjutkan satu Ranperda inisiatif lainnya, yakni tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja yang sebelumnya diusulkan Komisi IV.
Khoirul Huda menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil harmonisasi Kementerian Hukum. Pasalnya, Kabupaten Gresik telah memiliki dua regulasi terkait ketenagakerjaan, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pemerintah daerah disarankan melakukan penataan serta penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku.
“Hal ini dimaksudkan agar substansi pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara komprehensif ke dalam regulasi yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan, melainkan memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan daerah,” pungkasnya.
Dengan penetapan empat Ranperda tersebut, DPRD Gresik mendorong penguatan regulasi daerah pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pembangunan perdesaan hingga pelayanan keselamatan masyarakat. (ivan)