Ketua Yayasan Ina Makmur, Joko Dwitanto, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program MBG yang menyasar 3.500 siswa.
“Kami siap relokasi, namun mohon waktu. Anggaran sudah disiapkan, yang terpenting anak-anak tetap menerima haknya,” jelas Joko.
Pihak DPMPTSP melalui Ulfia menekankan, SPPG wajib memiliki NIB dan sertifikasi laik hygiene sanitasi dari provinsi. Sementara itu, Puspita dari Bappedalitbang menambahkan, izin untuk usaha di zona perumahan tetap memungkinkan jika ada kesepakatan lingkungan dan pengelolaan limbah yang jelas.
