Johari juga meminta pengawasan izin apotek dan toko obat, serta data lengkap 63 puskesmas — terutama yang beroperasi 24 jam — agar pemerataan layanan bisa dipastikan.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kesehatan Surabaya, dr. Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa sebagian pergeseran anggaran digunakan untuk gaji tenaga kesehatan paruh waktu dan jaminan kerja.
“Pengadaan alat kesehatan tahun 2026 sudah dikomitmenkan lewat skema desentralisasi Kemenkes,” jelasnya.
