Imam juga menyoroti belum meratanya informasi prosedur BPJS gratis di tiap puskesmas, serta masalah pengadaan susu balita berkebutuhan khusus yang tidak sesuai resep dokter.
“Kalau mereknya tidak cocok dan berisiko pada kesehatan, sebaiknya dibeli sesuai rekomendasi dokter,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti ketimpangan pendapatan antar puskesmas.
“Ada yang berpenghasilan Rp5–6 miliar per tahun, tapi ada juga yang hanya Rp800 juta,” ujarnya. Meski begitu, ia mengapresiasi inovasi puskesmas yang terus meningkatkan layanan, terutama untuk lansia dan anak.
