JAKARTA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui penandatanganan nota kesepahaman strategis bersama Kemendagri dan BPS, Surabaya resmi menjadi kota pertama di Indonesia yang dipercaya sebagai pelopor penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rabu, (21/5/2025).
Penandatanganan MoU trilateral antara Pemkot Surabaya, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan daerah yang terintegrasi, valid, dan berdampak langsung pada kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (22/5/2025).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bermula dari kebutuhan mendesak akan data kemiskinan yang akurat dalam rapat bersama Kementerian Perumahan.
“Dari situ muncul gagasan menyatukan data sosial ekonomi dalam satu sistem nasional yang dikoordinasikan oleh BPS,” jelas Eri.
Data milik Pemkot Surabaya dinilai sangat akurat dan terstruktur, mencakup informasi rumah tangga, status tempat tinggal, hingga kondisi sosial ekonomi warga yang diperbarui secara harian.
“Pihak BPS bahkan mengaku terkejut dengan kelengkapan data kami hingga ke tingkat RW,” lanjut Wali Kota Surabaya.
Pengakuan ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menyebut langkah Surabaya sebagai terobosan besar dalam tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Kami sangat mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Eri. Inisiatif ini adalah contoh konkret yang akan kami replikasi ke seluruh Indonesia,” ujar Tito.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN.
“Surabaya telah memberikan contoh nyata bagaimana data berkualitas menjadi fondasi utama pembangunan. Kami optimis model ini akan meningkatkan akurasi layanan publik di Indonesia,” kata Kepala BPS RI.
Dalam satu bulan ke depan, proses integrasi data antara Pemkot Surabaya, BPS, dan Bappenas ditargetkan rampung. Setelah itu, seluruh kepala daerah se-Indonesia dijadwalkan melihat langsung hasil integrasi data di Kota Surabaya.
Dengan menjadi kota pertama yang menginisiasi dan menerapkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Surabaya tak hanya menunjukkan inovasi, tapi juga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data. Sebuah prestasi yang layak dijadikan teladan nasional. (ivan)
