Surabaya Percepat Reformasi Birokrasi, Fokus Efisiensi Anggaran dan Layanan Digital di Hari Otonomi Daerah 2026

surabaya | 28 April 2026 10:38

Surabaya Percepat Reformasi Birokrasi, Fokus Efisiensi Anggaran dan Layanan Digital di Hari Otonomi Daerah 2026
PERINGATAN: Sekda Kota Surabaya Lilik Arijanto memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah. Pemkot Surabaya mendorong efisiensi anggaran dan layanan digital. (dok radarsurabaya)

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX tahun 2026 untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran serta penguatan layanan publik berbasis digital, Senin (27/4/2026).

Upacara yang digelar di halaman Balai Kota Surabaya tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto. Dalam kesempatan itu, ia membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

“Efisiensi menjadi kata kunci. Penggunaan anggaran harus selektif dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Lilik.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Usai upacara, Lilik menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya terus mendorong inovasi pelayanan publik, khususnya melalui digitalisasi agar layanan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses.

“Salah satu yang terus kami dorong adalah pengembangan inovasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi,” katanya.

Lebih lanjut, Lilik menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran dalam APBD harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Anggaran tidak boleh hanya habis dibelanjakan. Harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan, seluruh pemerintah daerah diingatkan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan secara hemat, sederhana, dan produktif sesuai arahan Presiden.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kota. Partisipasi warga dinilai penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Masyarakat kami harapkan peduli terhadap lingkungannya, aktif memberi masukan, dan terbuka untuk berkolaborasi. Dengan begitu pembangunan kota bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (frchn)