SURABAYA, PustakaJC.co – Upaya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan tinggi terus dikebut Pemerintah Kota Surabaya. Tahun 2026, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) mengambil langkah progresif dengan “jemput bola” mencari mahasiswa dari keluarga miskin dan pramiskin untuk diberikan bantuan biaya kuliah.
Langkah ini bukan sekadar program administratif. Disbudporapar turun langsung ke lapangan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, sekaligus menjawab persoalan klasik: banyak mahasiswa potensial terancam putus kuliah karena keterbatasan ekonomi.
Program ini menyasar pemuda Surabaya yang tengah menempuh pendidikan tinggi namun berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Skema ini diharapkan menjadi pintu keluar konkret dari kemiskinan antargenerasi.
“Arahan dari Wali Kota Surabaya, kami harus aktif berkoordinasi dengan dinas terkait, camat, dan lurah. Data penerima tidak hanya diambil, tapi diverifikasi langsung melalui survei lapangan,” ujar Farida Fitrianing Arum, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya, Rabu (29/4/2026).
Dalam implementasinya, Disbudporapar menggunakan pendekatan berbasis desil kesejahteraan. Prioritas utama diberikan kepada kelompok Desil 1 hingga Desil 5—kategori masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rentan.
Pendekatan ini tidak hanya fokus pada jumlah penerima, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Target kami menuntaskan Desil 1 sampai 5 lebih dulu. Ketika setelah diverifikasi mereka bisa naik ke Desil 6 atau lebih sejahtera, itu menjadi indikator keberhasilan program ini,” terang Adonikam Atmoko Adi, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda.
Artinya, program ini tidak berhenti pada bantuan biaya kuliah semata, tetapi diarahkan sebagai instrumen mobilitas sosial bagi keluarga penerima manfaat.
Hasil awal program mulai terlihat. Disbudporapar mencatat setidaknya tiga mahasiswa penerima bantuan berhasil lulus sebagai lulusan terbaik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes), dan kini telah terserap di dunia kerja.
“Tiga lulusan terbaik tersebut adalah penerima bantuan kami, dan semuanya sudah bekerja,” ungkap perwakilan Disbudporapar.
Capaian ini menjadi indikator bahwa intervensi pendidikan yang tepat sasaran mampu menghasilkan dampak nyata, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Secara kelembagaan, Disbudporapar Surabaya sebenarnya telah lama membangun kemitraan dengan perguruan tinggi. Hingga kini, sekitar 65 kampus telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya.
Namun, tahun 2026 menjadi titik penguatan baru. Jika sebelumnya kerja sama lebih berfokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat—kini diarahkan lebih spesifik pada dukungan pembiayaan pendidikan mahasiswa.
“Kerja sama dengan perguruan tinggi sudah lama berjalan. Yang baru tahun ini adalah penguatan pada bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa,” jelasnya.
Dengan strategi jemput bola, verifikasi lapangan, serta prioritas berbasis desil, program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan di Surabaya melalui jalur pendidikan.
Pemkot Surabaya menegaskan, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengangkat kesejahteraan keluarganya di masa depan. (frchn)
