Menurut Irna, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak, bangunan rumah kos di kawasan tersebut dibatasi maksimal tiga lantai.
“Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan,” jelasnya.
Untuk penanganan lebih lanjut, Satpol PP Surabaya berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.
“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar,” tegas Irna.
